Tugas 96

. wewenang DPR

•

Membentuk  yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

•

Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang

•

Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan

•

Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

•

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah

•

Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD

•

Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawabankeuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

•

Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial

•

Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisialuntuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden

•

Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepadaPresiden untuk ditetapkan;

•

Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberianamnesti dan abolisi

•

Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain

•

Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

•

Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN danrancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

•

Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPDterhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber dayaalam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan,dan agama.

53. wewenang notaris

Pengertian Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

( Pasal 1 Juncto 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)